AUSTRALIA

Sistem Pemerintahan Australia
Australia merupaka negara persemakmuran Inggris yang berdiri pada tahun 1901. Australia terdiri dari enam negara bagian yang sepakat menjadi negara federasi. Di bangun diatas tradisi demokrasi liberal, Australia mewarisi nilai-nilai yang berasal dari Inggris dan negara-negara Amerika Utara.

Sistem Pemerintahan Australiaadalah Sistem Parlemen yang terdiri dari: Dewan Perwakilan dan Senat.

Kekuasaan Eksekutif dijalankan oleh Menteri yang diangkat oleh parlemen. Dengan begitu, para menteri bertanggung jawab penuh kepada parlemen.

Sebagai negara persemakmuran Inggris, maka kepala negara Australia adalah Kelapa Negara Inggris.

Konstitusi Australia

Meskipun merupakan negara persemakmuran Inggris, Australia memiliki konstitusi tertulis/undang-undang dasar(Inggris tidak memiliki konstitusi tertulis). Undang-undang Dasar Australia berisi rumusan tanggung jawab pemerintah federal, yang mencakup hubungan luar negeri, perdagangan, pertahanan dan imigrasi.

INDONESIA	AUSTRALIA
PRESIDENSIAL	PARLEMENTER
PEMIMPIN NEGARA PRESIDEN	PEMIMPIN NEGARA PERDANA MENTERI
NEGARA KESATUAN	NEGARA FEDERAL
NEGARA REPUBLIK	NEGARA PESEMAKMURAN INGGRIS
DEMOKRASI PANCASILA	DEMOKRASI LIBERAL

PERBEDAAN

PERSAMAAN

INDONESIA & AUSTRALIA

BICAMERAL

PARLEMEN DAPAT MENURUNKAN PRESIDEN

DEMOKRASI

KONTITUSIONAL

KEUNGGULAN INDONESIA

DEMOKRASI PANCASILA yang lebih bermoral dengan nilai religiusnya.

PRESIDENSIAL yang lebih mudah dikontrol dan di awasi

Negara kesatuan yang dapat fleksibel menghadapi berbagai masalah.

AFRIKA SELATAN

Afrika selatan menerapkan sistem politik demokrasi anti-apartheid. Bentuk negara Afrika Selatan adalah kesatuan dan bentuk pemerintahan republik. Sistem pemerintahan di Afrika Selatan adalah presidensial. Parlemen di Afrika Selatan terdiri dari dua bagian, yaitu majelis nasional dan dewan nasional provinsi. Setiap Provinsi di Afrika Selatan mempunyai satu penggubal undang-undang negeri dan Majelis Eksekutif yang diketuai oleh seorang Perdana Menteri atau “Premier”.

1.    KEDUDUKAN PRESIDEN/RAJA/KAISAR

Presiden Afrika Selatan memegang dua jabatan yaitu sebagai Kepala Negara dan juga Kepala Pemerintahan. Ia dipilih sewaktu Majelis Nasional (National Assembly) dan Majelis Provinsi-provinsi Nasional (National Council of Provinces) bergabung. Lazimnya, Presiden adalah pemimpin partai mayoritas di Parlemen.

National Assembly mempunyai 400 anggota yang dipilih melalui pemilu secara perwakilan proporsional. National Council of Provinces, yang telah menggantikan Senat pada 1997, terdiri dari 90 anggota yang mewakili setiap 9 provinsi termasuk kota-kota besar di Afrika Selatan.

Di Afrika Selatan, pemilu diadakan setiap 5 tahun dan setiap rakyat berusia 18 tahun ke atas diwajibkan untuk ikut. Pemilu terakhir ialah pada April 2004, di mana partai ANC berhasil memenangkan 69,68% kursi di parlemen. Partai ini bersama Partai Kebebasan Inkatha (6,97%) telah membentuk aliansi pemerintahan. Partai-partai oposisi utama termasuk Aliasi Demokrat (12,37%), Gerakan Demokratik Bersatu atau UDM (2,28%), Demokrat Bebas atau ID (1,73%), Partai Nasional Baru atau NNP (1,65%) dan Partai Demokratik Kristen Afrika atau ACDP (1,6%).

2.    KEDUDUKAN DPR/PARLEMEN

Parlemen di Afrika Selatan terdiri dari dua bagian, yaitu majelis nasional dan dewan nasional provinsi.

Majelis Nasional adalah majelis rendah dari Parlemen Afrika Selatan, yang terletak di Cape Town, Western Cape Propinsi. Ini terdiri dari tidak kurang dari 350 dan tidak lebihy dari 400 anggota. Hal ini dipilih setiap lima tahun menggunakan daftar partai perwakilan proporsional sistem, dimana setengah dari anggotanya dipilih secara proporsional dari 9 daftar provinsi sisa separuh dari daftar nasional untuk memulihkan proporsionalitas. Majelis Nasional dipimpin oleh seorang ketua, dibantu oleh wakil ketua.

Dewan Nasional Provinsi adalah dewan pemerintahan yang berada ditingkat provinsi.  

3.    SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN MENTERI

Afrika Selatan menggunakan Kabinet Presidensial. Dimana Kabinet Presidensial adalah suatu kabinet yang pertanggungjawaban atas kebijaksanaan pemerintah dipegang oleh Presiden. Presiden merangkap jabatan sebagai kepala pemerintah, sehingga para menteri tidak bertanggungjawab kepada parlemen/DPR, melainkan kepada Presiden.

INDONESIA	AFRIKA SELATAN
Setiap provinsi di pimpin oleh seorang gubernur	Setiap provinsi di afrika memiliki penggubal undang-undang atau premier (perdana mentri)
Memiliki badan legslatif MPR,DPD, dan DPR	Parlemen di Afrika Selatan terdiri dari dua bagian, yaitu majelis nasional dan dewan nasional provinsi.
Demokrasi pancasila	demokrasi anti-apartheid

PERBEDAAN SISTEM PEMERINTAHAN

PERSMAAN SISTEM PEMERINTAHAN

INDONESIA	AFRIKA SELATAN
sama-sama negara kesatuan
Sistem pemerintahan presidensil
Menteri bertanggung jawab kepada presiden
Negara demokratis

ADAPUN KEUNGGULAN INDONESIA ADALAH

Indonesia memiliki sistem demokrasi pancasila yang lebih kuat dari segala aspek dari pada demokrasi anti apertheid yang justru balik menyudutkan bangsa kulit putih. badan legislatif lebih terstruktur.

SIKAP POSITIF DAN NEGATIF TERHADAP PANCASILA

NO	SIKAP POSITIF	SIKAP NEGATIF
1.	Menjalankan ibadah secara teratur	Menunda nunda waktu ibadah
2.	Menghormati pemeluk agama lain ketika beribadah	Berfikir negatif terhadap ibadah yang mereka lakukan
3.	Rela bahu membahu membantu yang kesusahan	Berfikir bahwa masih ada orang lain yang bisa membantu
4.	Tidak membeda bedakan suku ras dan budaya	Menganggap suku dan ras tertentu yang paling mendominasi
5.	Rela bergotong royong guna membantu sesama	Sibuk dengan urusannya sendiri
6.	Mengembangkan sikap persatuan dan kesatuan	Berusaha meneyelesaikan sendiri
7.	Mengutamakan musyawarah mufakat untuk menyelesaikan sesuatu	Menganbil keputusan terburu buru
8.	Menggunakan keputusan mayoritas guna menyelesaikan sesuatu	Memutuskan secara sepihak
9.	Bersikap adil dan tidak berat sebelah	Pilih kasih terhadap keputusan
10.	Tidak membedakan manusia dari stratanya	Minder untuk bergaul dengan orang dari strata tinggi

SOAL PART 1

1.      Toleransi dalam kehidupan antar umat beragama berarti………….
a. Persebaran agama dapat dilakukan kepada siapa saja dan dimana saja
b. Setiap agama memiliki tujuan dan cara ibadah yang sama kepada Tuhan
c. Tersedianya tempat beribadah bagi semua umat beragama dan berdekatan
d. Setiap orang boleh berganti dan berpindah agama setiap saat, bila dikehendaki
e. Menghargai aktivitas inter dan umat beragama serta pemerintah

2.      Toleransi antar umat beragama yang diperbolehkan adalah dengan cara…….
a. Menghadiri peribadatan di rumah ibadah yang berlainan agama
b. Aktif dalam kegiatan ritual umat beragama lain
c. Menghadiri kegiatan seremonial penganut agama lain
d. Turut berdoa bersama-sama dalam satu rumah ibadah
e. Mengatur tata cara beribadah secara bersama

3.      Cinta kepada tanah air dan bangsa dapat dibuktikan dengan cara……
a. Mengekspor semua hasil hasil bumi Indonesia dan mengimpor barang luar negeri
b. Tidak melakukan hubungan dengan negara lain dan melakukan proteksi
c. Menggunakan produksi dalam negeri meskipun mampu membelinya
d. Tidak menggunakan produksi luar negeri meskipun mampu membelinya
e. Mengurangi impor barang dari luar negeri agar devisa tetap stabil

4.      Pada saat menjelang perayaan HUT Republik Indonesia sering diadakan pawai dan perlombaan untuk memeriahkannya. Bentuk keikutsertaan anda untuk memeriahkannya adalah dengan……..
a. Memasang bendera
b. Menyanyikan lagu Indonesia Raya
c. Menikmati hari libur tanggal 17 Agustus
d. Menyumbang untuk kegiatan
e. Menonton perlombaan

5.      Seorang pemimpin seharusnya memberikan pekerjaan kepada bawahannya dengan bijaksana yaitu…………
a. Selalu memberikan contoh pada setiap pekerjaan
b. Memberikan pekerjaan sesuai dengan kodrat kemanusiannya
c. Memilih dengan teliti pekerjaan yang pantas akan diberikan

d. Melakukan pengecekan langsung terhadap semua hasil bawahan
e. Menasehati setiap agar melakukan pekerjaan dengan baik

6.      Prinsip-prinsip dasar demokrasi telah tercermin dalam kehidupan masyarakat desa, terutama pada saat mengatasi pekerjaan yang membutuhkan tenaga bersama, yaitu denga cara seperti di bawah ini, kecuali………..
a. Partisipasi
b. Berdoa
c. Sumbangan
d. Gotong royong
e. Kerja bakti

7.      Putusan yang diambil dalam musyawarah mufakat serta diliputi dengan semangat kekeluargaan adalah dengan………….
a. Mengutamakan putusan golongan yang berkuasa
b. Melaksanakan hasil putusan bersama
c. Mempertahankan pendapat golongan yang sefaham
d. Meninggalkan ruang rapat karena berbeda pendapat
e. Menghormati pendapat yang disampaikan

8.      Pasal 29 UUD 1945 ayat (2) menyatakan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Oleh karena itu, kebebasan beragama diartikan sebagai………….
a. Kebebasan yang bersumber pada martabat manusia sebagai mahluk ciptaan Tuhan
b. Kebebasan untuk menentukan dan memilih agama yang dianut serta berpindah-pindah
c. Kebebasan dalam menjalankan ibadah kapan saja dan dimana saja
d. Kebebasan melakukan penyembahan dan membentuk aliran baru keagamaan
e. Kebebasan memeluk atau tidak memeluk salah satu agama resmi

9.      Sikap manusia yang bertakwa dapat dibuktikan dengan cara…………..
a. Selalu melindungi kesalahan orang lain
b. Bekerja siang dan malam agar berbahagia
c. Bersyukur dan selalu berusaha lebih baik
d. Hanya beribadah tanpa berusaha lebih baik
e. Kurang bersyukur terhadap hasil yang dicapai

10.  Konsepsi pancasila tentang hubungan antara manusia dan masyarakatnya adalah terciptanya keselarasan, keserasian, dan keseimbangan yang berarti…………
a. Mengutamakan kepentingan umum dan mendahulukan kepentingan pribadi dan golongan
b. Melepaskan diri demi kepentingan umum dan meletakan kepentingan pribadi sebagai yang pertama
c. Memperlakukan dengan sama antara kepentingan umum dan kepentingan pribadi
d. Meletakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan
e. Melepaskan kepentingan umum dan mengutamakan kepentingan pribadi dan golongan

11.  Proses penebangan hutan yang tidak mengindahkan keseimbangan antara alam dan manusianya akan berakibat………….
a. Pengusaha semakin kaya dan korup
b. Meluaskan ozon di seluruh dunia
c. Kemiskinan bagi penduduk sekitar hutan
d. Reboisasi dan rehabilitasi hutan
e. Bencana alam yang tak terkendali

12.  Menurut pasal 1 ayat (1) UUD 1945; Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk ………….
a. Republik
b. Presidensial
c. Parlementer
d. Demokrasi
e. Monarki

13.  Demokrasi adalah pemerintahan yang berasala dari rakyat, dilakukan oleh rakyat, dan untuk kepentingan rakyau sehingga kepentingan ada di tangan rakyat. Kedaulatan rakyat sepenuhnya dilakukan oleh……….
a. DPR dan MPR
b. DPA dan BPK
c. Presiden
d. DPR
e. MPR

14.  Tujuan wawasan nusantara adalah menghendaki adanya persatuan dan kesatuan dalam segenap aspek kehidupan, baik sosial maupun alamiah. Yang termasuk aspek alamiah adalah keadaan……….
a. Ekonomi nasional
b. Flora dan fauna
c. Politik demokrasi
d. Sosial budaya
e. Penduduk keterampilan

15.  Perilaku demokratis diharapkan tercipta dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara seperti dewasa ini. Pengertian sikap demokratis secara sederhana adalah…………
a. Mendengar dan menerima pendapat orang berdasarkan latar belakangnya
b. Menerima pendapat orang lain dengan tanpa pertimbangan
c. Mendesak orang lain agar menerima pendapat dan keinginannya
d. Menerima dan mengajukan pendapat dengan cara manusiawi
e. Memutuskan hasil rapat berdasarkan kepentingan pimpinan

16.  Melaksanakan sila kedua dari pancasila, harus dilaksanakan sikap dan tingkah laku yang menggambarkan………
a. Menghormati dan menghargai orang lain
b. Menilai baik hasil kerja orang lain
c. Suka memberi pertolongan kepada yang lain
d. Meminta dengan hormat melaksanakan keinginannya
e. Berani membela kebenaran dan keadilan

17.  Seorang pemimpin harus berani mendorong orang-orang yang menjadi asuhannya, agar berani mengambil inisiatif dan sanggup mempertanggungjawabkannya. Pola kepemimpinan ini adalah………..
a. Ing ngarsa sung tulada
b. Ing madya mangun karsa
c. Tut wuri handayani
d. Idealis dan karismatik
e. Demokratis dan populis

18.  Mekanisme kepemimpinan nasional berlangsung secara periodic 5 tahun sekali. Sirkulasi ini didasarkan pada UUD 1945 :
a. Bab III pasal 4 ayat (1)
b. Bab IV pasal 16 ayat (2)
c. Bab I pasal I ayat (2)
d. Bab IV pasal 18
e. Bab II pasal 2 ayat (2)

19.  Pada dasarnya UUD 1945 dapat diubah oleh MPR sesuai dengan pasal 37, dengan persyaratan…………..
a. Dihadiri oleh ½ jumlah anggota MPR dan semua anggota setuju
b. Disetujui oleh ½ jumlah anggota MPR dan dihadiri oleh 2/3 jumlah anggota MPR
c. Dihadiri oleh 2/3 jumlah anggota MPR dan disetujui oleh ½ yang hadir
d. Dihadiri dan disetujui oleh ½ jumlah anggota MPR lebih satu (1/2 + 1) jumlah anggota MPR
e. Dihadiri oleh 2/3jumlah anggota MPR dan disetujui oleh 2/3 jumlah anggota MPR yang hadir

20.  Untuk mengambil keputusan dalam suatu rapat, banyak cara yang digunakan. Cara yang cocok untuk bangsa Indonesia adalah………….
a. Suara terbanyak
b. Bergantung pada pemimpin
c. Aklamasi pada kuorum
d. Perwakilan dan utusan
e. Musyawarah dan mufakat

21.  Sikap kritis dan inovatif sangat dominant pada era perkembangan zaman seperti dewasa ini, tetapi cara penyampaiannya harus tetap pada karakteristik dan budaya bangsa yang bersumber pada norma…………
a. Hukum
b. Susila
c. Kesopanan
d. Filsafat
e. Adat istiadat

22.  Sisi negatif yang harus dihindari dalam menyongsong kemajuan teknologi dewasa ini adalah………….
a. Pro aktif
b. Eksklusivisme
c. Kuriositas
d. Adaptif
e. Profesionalisme

23.  Lambang diyakini sebagai salah satu pendorong keberhasilan suatu cita-cita. Padi dan kapas pada brung garuda melambangkan…………
a. Ketuhanan Yang Maha Esa
b. Kemanusiaan yang adil dan beradab
c. Persatuan Indonesia
d. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
e. Keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia

24.  Masyarakat Indonesia yang sejahtera lahir dan batin adalah masyarakat yang telah terpenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu…………
a. Pakaian, kendaraan, dan rumah tinggal
b. Pakaian, rumah tinggal, dan makan
c. Rumah tinggal, makan, dan kendaraan
d. Rumah tinggal, alat komunikasi, dan kebun
e. Kebun, makan, dan kendaraan

25.  Salah satu faktor yang turut menentukan tercapainya keadilan social adalah demokrasi ekonomi seperti yang tercantum dalam UUD 1945, yaitu seperti di bawah ini, kecuali…………
a. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan
b. Negara beserta aparatur negara bersifat dominan dan etatisme
c. Cabang-cabang produksi yang penting dikuasai oleh negara
d. Sumber kekayaan negara digunakan atas mufakat lembaga perwakilan rakyat
e. Perekonomian masyarakat dan negara dikembangkan secara serasi dan seimbang

26. Ketika sidang pertama BPUPKI, masalah yang dibahas yaitu…
a.   Rumusan dasar negara
b. Undang-undang dasar negara
c. Pemimpin negara
d. Lembaga-lembaga negara

27. Sikap yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila harus kita hindari antara yaitu...
a. Toleransi
b. Individualisme
c. Tenggang rasa
d. Empati

28. Nilai-nilai Pancasila pada hakekatnya tidak hanya dimiliki bangsa Indonesia, melainkan juga milik semua bangsa di dunia hal ini menunjukan Pancasila bersifat...
a. Dinamis
b. Idealisme
c. Universal
d. Fleksibel

29. Sikap tenggang rasa, tidak semena-mena terhadap orang lain, gemar menolong orang yang membutuhkan pertolongan. Hal itu sesuai dengan Pancasila khususnya sila ke...
a. Persatuan Indonesia
b. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia
c. Ketuhanan Yang Maha Esa
d. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

30. Pancasila mengajarkan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan pribadi, golongan dan sosial, sedangkan liberalisme mengagungkan kepentingan...
a. Individu
b. Negara dan bangsa
c. Golongan minoritas
d. Sosial kemasyarakatan